Banyuwangi Zone - Melihat kondisi para Nelayan yang mengeluhkan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu, menyentuh hati salah satu anggota DPRD dari Partai NasDem Banyuwangi, Jawa Timur.
Sebagai putra daerah asli warga Penduduk di Kecamatan Muncar setelah mengetahui para Nelayan mengeluh adanya aturan baru dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan perikanan membuat para nelayan kesulitan mendapatkan ikan.
Bahkan saat ini masuk musim paceklik, dimana para nelayan setelah kembali ke darat setelah mencari ikan hasil tangkapan ikan jumlahnya sangat sedikit.
"Beberapa hari ini saya didatangi oleh warga yang bekerja sebagai pencari ikan, mereka menyampaikan apa yang dialami keberatan dengan dikeluarkannya surat edaran. Yang mana pemerintah menarik pajak penghasilan 5% hasil melaut," kata Ali Mustofa anggota DPRD Banyuwangi.
Ali menyebut setelah mendengar keluhan para nelayan kepadanya, selain pungutan pajak 5 % pengurusan dokumen yang tak kunjung selesai. Padahal untuk mengurus dokumen harus bolak balik ke Pemerintah Provinsi Jatim.
"Mereka juga menyampaikan pengurusan administrasi dokumen yang harus di urus harus menunggu hingga berbulan - bulan, artinya kondisi ini saya selaku putra asli penduduk Muncar yang saat ini menjadi pejabat legislatif dalam waktu dekat akan melakukan segala upaya untuk membantu meringankan beban nelayan," cetusnya.
Ali merencanakan akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait terlebih pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Banyuwangi untuk memperhatikan kondisi yang dialami warga muncar demi mencukupi nafkah keluarga nya menggantungkan hidupnya untuk pergi melaut untuk mencari ikan.
"Pastinya melihat situasi sebagai anak yang dilahirkan dari keluarga nelayan, demi mencukupi kebutuhan sekaligus membesarkan anak - anaknya harus berjuang berjam-jam ditengah laut cari ikan, tak jarang kadang juga tidak pulang berhari hari saat tidak mendapatkan ikan," terangnya.
